pariwisata kabupaten mojokerto

Ketua Tim Saber Pungli Kota Mojokerto: Kades Tidak harus ditahan dengan Alasan Obyektif Serta Subyektif

  Dibaca : 149 kali
Ketua Tim Saber Pungli Kota Mojokerto: Kades Tidak harus ditahan dengan Alasan Obyektif Serta Subyektif
space ads post kiri

Kepala Desa (Kades) Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Kota Mojokerto, Pasca penangkapan pada Jumat (17/03) yang lalu, hingga kini Kades masih menghirup udara bebas.

Ketua Tim Saber Pungli dan juga Waka Polres Kota Mojokerto, Kompol Hadi Prayitno

Ketua Tim Saber Pungli dan juga Waka Polres Kota Mojokerto, Kompol Hadi Prayitno

Kondisi ini membuat warga Desa terusan teriak dengan menuntut agar Kades segera dipenjarakan, oleh karena jelas-jelas OTT dengan 2 barang bukti (BB), yaitu uang senilai Rp 300 ribu serta 5 surat (Akta) nikah.

Ketua tim saber pungli Kota Mojokerto yang juga merupakan Wakil kepala (Waka) Polres kota Mojokerto Kompol Hadi Prayitno ketika diminta tanggapannya di Mapolres mengatakan adapun modus yang dilakukan Kades dengan menarik atau memungut biaya diluar ketentuan terhadap berkas-berkas nikah.

Harga pengurusan surat nikah bervariasi kalau 4 berkas sekitar 300 ribu sampai 400 ribu, dimana seharusnya tidak dipungut biaya.

Berkas-berkas tersebut ,antara lain surat keterangan nikah, surat keterangan asal-usul, kemudian model N1,N2,N3 dan N4. “Dalam pengurusan surat tersebut, apabila masyarakat mau cepat maka diharuskan membayar biaya yang sudah ditentukan diluar ketentuan yang sudah ada,” beber mantan Waka Polres Sumenep ini.

Pada OTT, dari tangan Kades berhasil disita sebagai barang bukti (BB), yaitu uang senilai 1.957 ribu serta 4 berkas persyaratan nikah. “Tersangka sudah kita periksa dan segera kita lanjutkan untuk penuntutan dan peradilan,” tutur pria berdarah Madura ini.

Ketika disinggung ada informasi Kades tidak ditahan oleh karena alasan sakit, dia menjelaskan menahan itu ada alasan obyektif dan subyektif. “Orang tidak harus ditahan, tapi berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta segera akan kita limpahkan, kalau sudah selesai berkasnya,” tegas Hadi.

Kembali ditegaskannya, setiap kegiatan itu harus didahului dengan penyelidikan, tidak mungkin langsung ujuk-ujuk serta dalam proses penyidikan itu boleh menahan dan tidak boleh menahan.

“Itu ada kewenangannya, kalau subyektif tersebut, tidak melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti,” jelasnya.

Menurut Hadi, tersangka melanggar pasal 12 huruf E UU 31 tahun 1999 yang diperbaruhi dengan UU no.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman hukumannya minimal 3 tahun,” ujarnya. (mrg/mzm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional