pariwisata kabupaten mojokerto

Sistem Zonasi Bertujuan Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

  Dibaca : 387 kali
Sistem Zonasi Bertujuan Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan
Suasana pada rapat harmonisasi antara Dispendik dengan DPRD Kota Mojokerto
space ads post kiri

# Dispendik Kota Mojokerto lakukan Rapat Harmonisasi Terkait Peraturan Baru Mendiknas

Mojokerto, Memo X – Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), mulai tahun ini Penerimaan Peserta Disik baru (PPDB), khusunya Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kota Mojokerto dilakukan dengan sistem Zonasi.

Untuk mencapai kesepakatan mengenai aturan PPDB tersebut di wilayah Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan (Dispendik), Kota Mojokerto, pada Jumat (02/06) mengadakan harmonisasi dengan DPRD kota Mojokerto. Hal bertujuan demi tercapainya kualitas pendidikan yang merata, sehingga perlu diadakan peraturan zonasi wilayah Timur, Barat, Selatan serta utara.

Sistem zonasi ini mengandung makna PPDB didasarkan pada zona sekolah atau domisili siswa yang bersangkutan, untuk melanjutkan pendidikannya dari tingkat SD menuju SMP.

Disamping itu juga, mulai tahun ini tersedia ruang kelas olahraga. Dimana para siswa/i yang diterima melalui jalur prestasi ditempatkan pada ruang kelas yang sama, meskipun pada tahap awal ini hanya satu ruangan, yang diawali pada dua SMP, yakni SMP 1 dan SMP 2.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, ketika disinggung terkait rapat harmonisasi ini mengatakan terkait adanya pembagian dengan sisten zonasi hal ini sesuai dengan peraturan Mendiknas. Dimana pembagian yang ada didasrkan pada pembagian wilayah domisili rumah dan asal sekolah siswa. “Saya setuju mengenai sistem zonasi yang dipaparkan Kepala Dinas Pendidikan, oleh karena tujuannya demi pemerataan kualitas sistem pendidikan di kota Mojokerto,,” yegasnya.

Kembali disampaikannya, dengan pemberlakuan sistem zonasi, siswa bisa mendaftar di sekolah yang terdekat dan tidak boleh sekolah di luar zonasi yang sudah di tetapkan dinas pendidikan. “Tapi semua tergantung Wali kota yang memutuskan, Dewan hanya bertugas untuk mengevaluasi dan menyetujui saja,” ungkapnya.

“Peraturan Menteri kan wajib dilaksanakan setelah itu nanti kita lihat setelah dilaksanakan satu tahun ini prestasinya bagaimana merata atau tidak. Karena tujuan menteri untuk pemerataan kualitas pendidikan serta kalau ditemukan tidak adanya pemerataan, kita akan lakukan evaluasi dimana apakah guru yang bagus dari tempat lain distribusinya tidak merata itu, ini semua nanti kebijakan yang mengikutinya,” bebernya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokert Novi Rahardjo, menuturkan untuk pemberlakuan peraturan Mendiknas ini, akan menyesuaikan situasi yang ada di Kota Mojokerto. sepakati dan kita konsisten semua disitu berjalan lancar saya jamin semuanya akan bersekolah di Kota Mojokerto
“Semua yang saya paparkan di hadapan angota dewan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai peraturan penerimaan siswa baru, dengan mengunakan sistim zonasi, yakni domisili dan asal sekolah,’ ujarnya.

Pada peraturan yang baru ini, juga diberlakukan jalur khusus bagi anak yatim piatu dan anak tidak mampu. Jalur khusus juga di berikan kepada putra/putri pengurus Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kota Mojokerto. Menurutnya, Dinas pendidikan ingin memberi suatu penghargaan kepada Forkopimda, yang telah mengabdikan dirinya pada Kota Mojokerto. “Tapi yang bersangkuta harus anak kandung, tidak boleh anak orang lain atau saudara,” tekan Novi.

Kembali dijelaskannya, dengan sistim ini, akan semakin memudahkan anak anak untuk daftar di wilayah terdekat rumahnya srta tidak diperbolehkan daftar di luar wilayah. Dia mencontohkan, siswa dari wilayah barat tidak boleh mendaftar di sekolah-sekolah di wilayah timur, begitu juga dengan wilayah lainnya, utara dan selatan serta sebaliknya.

”Kita berharap, mudah-mudahan tahun depan semua sekolah yang ada di Kota Mojokerto, dimana jumlahnya sebanyak 9 SMP, bisa seluruhnya menyediakan sekolah olaraga,” pintanya.

Diutarakannya, yang patut kita pahami adalah sekolah swasta sudah banyak yang membuka pendaftaran sebelum kita berlakukan PPDB peraturan walikota ini. Sebenarnya porsi swasta sudah relatip posisinya sedikit aman, namun tidak seluruhnya aman.

“Sekolah swasta juga nantinya mendapat tambahan ketika kita membuka diri untuk porsi diluar zona ini atau di Kabupaten yang kita terima dengan pagu yang ditetapkan Mendiknas maksimal 5 persen dan untuk pemberlakuan sistem zonasi ini, dispendik telah mempersiapkan drafnya serta teman-teman dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bagaimana baiknya. Namun yang pasti, zonasi untuk sekolah swasta tidak wajib diberlakukan sesuai dengan peraturan dari Mendiknas,” katanya. (mrg/jun)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional